PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota DPR dan MPR RI, Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA, ''turun gunung'' dengan melakukan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Hotel Mona, Pekanbaru, Sabtu (12/10/2013). Sosialisasi diikuti 150 peserta dari ibu-ibu dari Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Tampan, Pekanbaru dengan nara sumber DR. Mahmuzar dari UIN Susqa Pekanbaru.

Arsyadjuliandi Rachman atau dikenal Andi Rachman ketika mengantarkan acara tersebut mengatakan program sosialisasi ini merupakan program MPR dan DPR RI. Program ini sengaja dibuat mengingat kondisi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini yang sudah mulai melupakan empat pilar tersebut.

''Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sudah banyak yang lupa dengan Pancasila, atau sila-sila dari Pancasila. Begitu pula dengan UUD 1945 yang sudah beberapa kali diamandemen,'' ujarnya.

Menurut Andi, perkembangan akhir-akhir ini di masyarakat juga menggelisahkan. Misalnya, masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Misalnya, permainan games dari luar atau pengobatan-pengobatan asing dari luar yang tanpa disadari dapat mempengaruhi karakter masyarakat.

Sebagai contoh, disebutkan, games yang dari Jepang itu mengajarkan bagaimana anak-anak-anak kita memberontak. Begitu juga film-film yang mengajarkan budaya yang tidak cocok untuk anak-anak. ''Suatu waktu kita akan jelaskan bahaya games-games untuk anak-anak kita," ujarnya.

Di sisi pemerintahan, katanya, dulu tak mengenal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK). Dulu hanya DPR dan MPR, sekarang sudah ada DPD RI masing-masing empat orang mewakil provinsi. Dan banyak lagi lembaga lain seperti Komisi Yudisial, Komisi Ombusdman dan lain-lain. "Nanti akan dijelaskan oleh nara sumber tugas dan fungsinya," ujarnya.

Begitu juga, katanya, sekarang zaman keterbukaan. Dulu untuk calon walikota atau bupati hanya dipilih langsung oleh wakil kita di DPRD. Sekarang langsung jumpa dengang calon. Dulu yang berkuasa DPR dan pemerintah, sekarang yang berkuasa rakyat. ***