PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Mantan Wakil Gubernur Riau Wan Abubakar yang sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai gubernur pengganti Rusli Zainal meski gagal, saat ini mencoba untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya pada Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) di Pelalawan.


Bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis malam (26/9/2013), Wan Abubakar berkunjung ke Kabupaten Pelalawan guna meninjau secara langsung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berada diKecamatan Ukui pada Jum'at (27/9/2013).


"Besok setelah kami ke TNTN dan melihat kondisi di sana, harus secepatnya diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan instansi-instansi terkait seperti Menteri Kehutanan, Gubernur, dan empat bupati yakni Bupati Inhu, Bupati Kuansing, Bupati Pelalawandan Bupati Kampar, Kapolda," ujar Wan Abubakar, yang juga anggota DPR RI Komisi IV.


Diakuinya, bahwa dirinya merasa prihatin dengan kondisi TNTN saat ini. Pasalnya, TNTN yang dulu luasnya sampai 83 ribu hektare kini hanya menjadi 24 ribu hektare. Jika tidak ada keseriusan oleh pusat, maka bukan hal yang mustahil TNTN akanhancur.


"Karena itu, ke depan, kita akan lakukan rapat dengan Kemenhut, untuk meminta penjelasan penyelamatan TNTN ini. Kita jugameminta untuk dilakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapa yg mengeluarkan izin lahan overlap ini, akan kita mintai pertanggungjawabannya," tandasnya seraya mengatakan bahwa relokasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan TNTN harus lebihdimatangkan lagi oleh Pemprov maupun Pemkab.


"Saat ini, kehancuran TNTN akibat kurangnya perhatian dari Pempus, Pemprov maupun Pemkab sendiri. Padahal, kerusakan hutanini di lakukan oleh para pendatang luar yang tidak sengaja melakukan perambahan di areal Konservasi TNTN," katanya.


Sementara itu, anggota Komisi IV DPR-RI dari fraksi Golkar Dapil Riau Hj Nurliyah SH MH terkait persoalan TNTN ini mengatakanbahwa apa yang terjadi di TNTN saat ini merupakan kesalahan dari Dirjen PHAKA. Padahal SK TNTN ini pada tahun 1986 sudah disahkan oleh Kemenhut, tapi kenapa sampai saat ini tapal batas TNTN masih belum jelas.


"Karena itu, kita dari Komisi IV DPR-RI akan segera meminta data yang jelas tentang tata batas TNTN ini kepada Pemerintah Pusat. Jadi jangan hanya, masyakat Riau saja yang disalahkan dan dianggap sebagai perampok lahan pemerintah. Tapi, Pemerintah Pusat juga harus menerangkan mana yang menjadi areal lahan TNTN. Sehingga Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Riau khususnya kabupaten Pelalawan," ujarnya.


Menanggapi hal ini, Sekdakab Pelalawan Drs H Zardewan mengatakan bahwa Pemkab Pelalawan selama ini bukannya tak berbuat apa-apa. Karena sejak tahun 2007, Pemkab Pelalawan sudah melakukan berbagai upaya demi penyelamatan TNTN.


"Balai TNTN dan Pemkab sepakat akan mengajukan anggaran untuk membuat tapal batas TNTN dengan cara melakukan pembuatanpembuatan parit gajah seluas 12 KM melalui APBN," katanya.Di samping itu, pihaknya juga mendesak Kemenhut untuk melakukan relokasi lahan. Sementara penegakan hukum akan dilakukan oleh pihak berwajib khususnya di areal TNTN sebelah barat," ujarnya.


Pada kesempatan tersebut, rombongan DPR RI Komisi IV itu disambut oleh Sekdakab Pelalawan Drs H Zardewan MM, Asisten 3 SetdaPelalawan Drs HT Mukhlis, Kadis/Kaban/Kakan di lingkungan Pemkab Pelalawan. Sementara rombongan anggota legilsatif dari DPRRI Komisi IV diketuai oleh Ir H Marsanto dari Partai Demokrat dengan anggota H Wan Abu Bakar MSi dari PPP, Hj Nurliyah SH MHdari Partai Golkar, Darizal dari Partai Demokrat, Dr Capt Anthon Sihombing dari Partai Golkar, Ian Siagian dari PDI-P, H Makmur Hasanuddin dari PKS dan Jazilul Fawaid SQ MA dari PKB.


Sedangkan rombongan dari Kemenhut yang ikut berkunjung ke Kabupaten Pelalawan menyertai anggota DPR RI komisi IV itu adalahTenaga Ahli Menteri Bidang Penegakan Hukum Kehutanan yakni Drs Rahyono WS, Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Hutan Wilayah 1Suharyono SH MSi, Kasubdit Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yaitu Rudijanta Tjahja Nugraha, Kasie Penyidikan dan Pengamanan Hutan Wilayah 1 yakni Noor Rakhmat dan Ka Subdit Hutan Tanaman Rakyat Ir A Rahman.(ilm)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)