PEKANBARU, GORIAU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mulai mengkritik penanganan lemah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang mendera wilayah Sumatera, termasuk Provinsi Riau yang merasakan dampak begitu besar akibat 2 bencana tersebut.

Jokowi melalui Rapat Terbatas bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan lainnya, Jumat (4/9/2015) di Jakarta menginstruksikan kepala daerah bertanggung jawab mengendalikan karhutla.

"Presiden sangat 'concern' dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Perlu dicarikan solusi permanen agar tidak berulang terus," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (4/9/2015).

Berdasarkan data yang diterima BNPB, hampir 80 persen wilayah Sumatera terdampak langsung kabut asap. Jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru berkisar 500 meter, Kota Pekanbaru berkisar 500 meter, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan 800 meter, Bandara Sultan Thaha Jambi 600 meter.

Sementara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Rumbai, Siak, Bangko, Rohul, Kampar, Jambi lebih dari 300. "Artinya sudah level sangat berbahaya," sambung Sutopo.

Arahan Presiden, kata Sutopo, penanganan agar diteruskan dengan operasi darurat asap. Kementerian LHK sebagai koordinator dalam penanganan karhutla, didukung penuh oleh BNPB, TNI dan Polri.

BNPB diminta terus menggelar hujan buatan dan pemadaman api dari udara. TNI diminta mengerahkan personil untuk membantu pemadaman dan menjaga daerah agar tidak dibakar, sedangkan Polri meningkatkan penegakan hukum bersama PPNS.

Pemadaman di darat oleh BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA dilakukan terus. Posko agar didirikan di 8 provinsi. Kepala Daerah tetap bertanggung jawab mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.

Target pada September 2015 teratasi. Selain itu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Pada Sabtu (5/9/2015) jam 10.00 WIB akan digelar rapat koordinasi di Kantor Kemen LHK membahas teknis operasi darurat asap.

Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman belum mau menaikkan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat terhadap musibah kabut asap yang terjadi saat ini.

Hanya lantaran tidak ingin dicap gagal. Pemprov Riau masih optimis bisa menanggulangi bencana kebakaran lahan dan kabut asap ini.***