SELATPANJANG, GORIAU.COM - Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, H Edy Kusdarwanto, bersama jajajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan BPS Pusat, dan pihak Perbankan, Selasa (11/8/2015) di Aula Kantor Bupati Jalan Dorak Selatpanjang. Rakor itu digelar dengan tujuan untuk mengendalikan angka Inflasi kabupaten termuda se Riau tersebut.


Terlihat hadir dalam rapat tersebut, Asisten II Setdakab Meranti Ir Anwar Zainal, Deputy BPS RI Bidang Distribusi Barang dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo, Perwakilan Direktur BI, Kepala BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad, Kepala Badan/Dinas/Bagian Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti, Perbankan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
Inflasi merupakan penurunan nilai mata uang yang disebabkan proses peningkatan harga secara umum dan terus menerus mulai dari konsumsi masyarakat yang meningkat, kelebihan likuidasi, termasuk juga akibat ketidaklancaran distribusi barang. 
Pemkab Kepulauan Meranti menyadari jika inflasi dibiarkan akan memperlambat akselerasi pertumbuhan pembangunan perekonomian. Untuk itu, Pj Bupati Kepulauan Meranti meminta jajaran Pemkab Kepulauan Meranti khususnya dinas terkait dapat menjaga stabilitas harga komoditi, serta kelancaran distribusi barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Riau Bulan Agustus 2013, Inflasi di Provinsi Riau mengalami kenaikan 7.4 persen. Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan sektor konsumsi lainnya.
Di Meranti sendiri, tingkat inflasi tahun 2011 mencapai 15.93 persen. Kenaikan ini disumbangkan oleh kelompok komoditas bahan makanan dan bahan makanan jadi. Selain itu, kenaikan BBM dan tarif angkutan juga menjadi penyumbang.
Tingginya inflasi di Meranti tidak terlepas dari akses pasar serta letak kondisi geografis yang berpulau memicu melambungnya harga komoditi konsumsi masyarakat. Sementara di Triwulan ke-IV tahun 2014 inflasi di Kabupaten Meranti turun menjadi 9.42 persen dengan penyumbang inflasi tertinggi berasal dari air, listrik, gas dan BBM, diikuti makanan jadi, rokok, rekreasi, pendidikan, kesehatan, minuman serta olahraga.
Deputy BPS RI Sasmito Hadi Wibowo dalam pemaparannya terkait pemantauan inflasi agar seimbang dan  dapat dikendalikan, menurutnya perlu memperhatikan komoditas yang sering membuat masalah, khusus di Meranti sendiri seperti BBM, tarif listrik, dan kebijakan Pemerintah dalam bidang Restribusi. Selain itu, yang tak kalah penting harga beras dan BBM yang menjadi lokomotif inflasi di Indonesia, serta barang bergejolak dimana harganya naik turun secara tajam seperti cabe merah, bawang, perhiasan dan lainnya, termasuk juga kebijakan Moneter dari Bank Indonesia.
Dari kacamatanya, Sasmito menilai inflasi di Meranti sangat dipengaruhi situasi ekonomi di Kepulauan Riau dan negara tetangga Malaysia. Seperti ekspor dan impor bahan makanan dan itu dibuktikan 50 persen pengeluaran masyarakat Meranti disektor kuliner seperti mie sagu, kopi dan lainnya.
"Masyarakat di Meranti sangat senang duduk di kedai kopi," ujarnya.
Sementara Kepala Bank Indonesia Pekanbaru yang diwakili Ahmad Subarka Asisten Direktur Ekonomi Keuangan dan Moneter, sesuai intruksi Presiden RI Jokowi meminta dilakukannya koordnasi kebijakan dari pemerintah daerah untuk stabilisasi harga sehingga inflasi tahun 2015 dapat ditekan menjadi 3.5 persen.
Agar dampak negatif inflasi tidak berpengaruh buruk pada tingkat kemakmuran masyarakat, Pj Bupati H Edy Kusdarwanto meminta SKPD terkait melakukan langkah-langkah pengendalian selain itu juga diperlukan dukungan dari pihak Perbankan, dalam menunjang tingkat ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit usaha dan lainnya.(Advetorial)