KUNTODARUSSALAM, GORIAU.COM - Puluhan baliho serta atribut yang dipasang Pemkab Kampar, Riau, di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam, dicopoti dan dibakar warga desa setempat. Pembongkaran atribut tersebut, sebagai bentuk kekesalan warga terhadap Pemkab Kampar.

Kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tanah Datar, Syafrianto kepada sejumlah wartawan, Senin (27/1) menyampaikan, pencopotan serta pembakaran baliho, juga seluruh semua atribut milik Kabupaten Kampar dilakukan Ahad (26/1) sore.

Atribut milik Kampar yang dicopot dan dibakar ratusan warga Tanah Datar, mulai baliho 'Selamat Datang' atas kunjungan Menteri Koperasi dan Bupati Kampar Jefry Noer.

''Seluruh atribut yang dipasang oleh oknum dari Kampar termasuk di depan kantor Desa Tanah Datar dilepas dan dibakar warga,'' kata Syafrianto.

Syafrianto mengaku, warga desa resah karena Pemkab Kampar terlalu memaksakan desa tersebut masuk ke Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

''Warga tidak terima, saya juga ditelepon warga. Dan  setiba di sana, mereka sudah mencopoti dan membakar semua baliho dan atribut milik Kampar,'' ungkap Syafrianto.

Ia menjelaskan, hingga saat ini warga tetap menolak masuk Kabupaten Kampar. Karena selama ini, Pemkab Rohul dinilai paling banyak melakukan pembangunan di desa tersebut.

Bahkan dirinya juga sangat mengharapkan insiden berdarah pada 2008  silam tidak terulang, dimana warga satu desa mengusir paksa ratusan personel Satpol PP Kampar, karena memasang atribut dan menyebabkan warga resah.

Sementara itu, di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hulu, Senin (27/1) menurunkan 150 personelnya ke Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam. Personil PP tersebut juga akan menertibkan semua baleho Pemkab Kampar, dan mengancam blokir jalan ke Desa Tanah Datar.

''Kita turun ke Tanah Datar, karena informasinya akan ada acara Pemkab Kampar pada Rabu (29/1) yaitu menyambut kedatangan Menteri Koperasi. Kita akan tertibkan semua baleho yang menyalahi,'' kata Kepala Satpol PP Rohul, Roy Roberto kepada wartawan, Senin (27/1).

Menurut Roy, pemblokiran jalan merupakan hak Satpol PP Rohul karena selama ini jalan di desa tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBD Rohul, bukan APBD Kampar.

''Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Rohul dan Polda Riau, intinya meminta agar Pemkab Kampar tidak lagi membuat kegiatan apa pun di sana, karena sudah menyebabkan keresahan warga,'' tegas Roy.

Roy mengatakan, Kades Tanah Datar versi Kampar juga akan dipanggil ke kantornya dalam waktu dekat, karena oknum tersebut dinilai sebagai orang paling keras dan sering membuat keresahan warga.(***)