KAMPAR, GORIAU.COM - Sekitar 1.000 warga desa Sinama Nenek, tiga hari terakhir mengepung areal PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, kembali memanas. Mereka menuntut lahan seluas 2.800 hektar yang sudah dikelola PYPN V selama lebih kurang 20 tahun.


Menurut warga, PTPN V mengambil alih pengelolaan lahan seluas 2.800 ha itu menjadi kebun kelapa sawit tanpa mengantongi izin hak guna usaha (HGU).


Warga desa yang tergabung dalam Komando Pagar Negeri Bumi Riau (PNBR) itu mengancam mengambil alih paksa lahan sengketa tersebut jika PTPN V tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pengelolaan lahan kepada warga.


Ketua PNBR Tengku Meiko Sofyan mengatakan konflik lahan yang berkepanjangan di PTPN V diduga terjadi akibat adanya kepentingan pihak tertentu. "Ada yang bermain di sini. Itu yang perlu dibongkar. Makanya masalah ini tak pernah selesai sampai 20 tahun," tegas Meiko.


Dalam pengepungan itu, pihak PTPN V tidak memberikan celah sedikitpun bagi warga Senama Nenek untuk masuk ke lahan konflik. Seluruh pintu masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit itu dijaga ketat.


Empat akses masuk utama menuju Kebun Kencana PTPN V ditimbun dengan tanah. Sedangkan portal dipasang untuk menutup jalan poros perkebunan. Adapun ratusan karyawan berpencar dan disiagakan di setiap pintu masuk.


Para karyawan dibekali dengan berbagai senjata tajam maupun tumpul dan siap menghadang warga. Sementara itu, ribuan warga masih tertahan di luar areal perkebunan.


Sejumlah polisi dari Polres Kampar disiagakan dari dalam areal perusahaan. Kapolres Kampar Ajun Komisaris Besar Ery Apriyono yang turun langsung dalam pengamanan PTPN V mengatakan pihaknya berupaya mencegah bentrok.


Ia juga meminta warga membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. "Kami minta warga agar membubarkan diri. Persoalan sengketa akan diselesaikan dengan cara perundingan," ujar Ery. ***

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)