TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memanggil seluruh kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi yang berada di Negeri Seribu Parit ini. Pemanggilan kontraktor ini sebagai tindak lanjut dari hasil kinerja pembangunan yang dinilai DPRD kualitasnya jauh dari harapan.

Untuk mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan kualitas pembangunan terutama jalan sangat jauh dari yang diharapkan, maka komisi III menggelar rapat dengar pendapat atau hearing yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Ketua Komisi I, HM Yusuf Said, anggota Komisi III serta para Kontraktor dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Inhil di Ruang Komisi III DPRD Inhil, Senin (26/1/2015).

Secara garis besar, beberapa keluhan yang disampaikan oleh para Kontraktor adalah menyangkut satuan harga, pembinaan jasa kontruksi, sistem lelang yang tidak transparan, Pokja yang tidak profesional serta aplikasi ULP yang tidak transparan.

''Persyaratan dalam lelang itu tidak transparan dan seolah dibuat-buat. Itu menyulitkan kami, kami minta Komisi III bisa menyampaikan keluhan kami ini kepada dinas terkait, jadi kita juga dalam bekerja bisa menghasilkan pembangunan yang berkualitas,'' ujar As'ad anggota Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia.

Menanggapi hal itu, pimpinan Rapat yang juga Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna mengatakan, setiap keluhan dan masukan yang telah didapat dari para kontraktor akan ditindak lanjuti dengan memanggil dinas terkait sehingga bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya.

''Kesimpulannya, dari hasil hearing ini akan kami teruskan ke pihak terkait. Mudah-mudahan setelah ini leading sektor kita mendengar dan mengadakan perbaikan serta juga dinas terkait yang mengadakan lelang bisa memberikan kesempatan yang sama bagi tiap-tiap Perusahaan. Sehingga kualitas pembangunan di Inhil ini juga semakin membaik,'' jelas Iwan Taruna kepada GoRiau.com usai memimpin hearing.(ayu)