TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) mulai gerah dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang tidak kunjung menyelamatkan kebun-kebun kelapa petani yang sudah banyak mengalami kerusakan.

Sepeti yang dikatakan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada GoRiau.com belum lama ini bahwa jika kebun masyarakat tidak secepatnya diselematkan, maka dipastikan perekonomian petani juga akan ikut hancur.

''Selama ini perhatian Pemkab sebatas lip service saja, tidak ada tindakannya, hanya sebatas ngomong doang,'' ujar Junaidi.

Menurut Politisi Partai Golongan Karya ini, tercatat dari tahun 2012 sampai 2013, sebanyak 94.424 hektar kebun kelapa rakyat di Inhil mati. Dan angka itu dikatakannya akan terus bertambah jika trio tata air yang buruk, lahan yang terendam, intrusi air laut dan serangan hama penyakit terus dibiarkan.

Ia juga mengatakan akan ada 77.280 sampai dengan 129.967 hektar kelapa yang tidak produktif dan terancam mati.

''Inhil akan kehilangan kebun kelapa 39 sampai 51 persen, atau 162.904 sampai 215.591 hektar dari 421.857 hektar luar perkebnunan hektar luar perkebunan kelapa di Inhil,'' tukasnya.

Dengan demikian dikatakan Junaidi wajar saja jika PDRB Inhil terjun bebas dari 30.60 persen tahun 2010 menukik tajam hingga 11.70 persen di 2013 padahal sektor pertanian dikatakannya adalah penyumbang terbesar PDRB yakni 46.26 persen.

'Kita sama-sama mengetahui bahwa sebagian besar penduduk Inhil mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian hampir 70 % lebih, tumbuh kembangnya perekonomian di sini bergantung pada produktivitas hasil pertanian. Maka dari itu, Pemkab seharusnya lebih memperhatikan nasib petani dari pada kegiatan-kegiatan ceremonial lainnya,'' tutup Ahmad Junaidi.(ayu)