PEKANBARU - Anggota Komisi C DPRD Riau Abdul Wahid didamping anggota DPRD Indragiri Hilir Iwan Taruna meninjau Bandara Tempuling, Kamis (28/4/2016). Wahid menyayangkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan aset daerah tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PKB ini, sebelumnya bandara tersebut sempat diwacanakan akan dilimpahkan ke pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun tidak kunjung dilakukan. Bandara yang dibangun pada tahun 2006 lalu, justru terbengkalai, karena tak satu pun maskapai betah melakukan operasional.

"Kemarin kami mendengar ada wacana untuk dilimpahkan ke pusat dalam hal manajemen pengelolaan bandara. Saya setuju kalau wacana ini benar diwujudkan, mengingat bandara tersebut merupakan akses bagi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Inhil," ujar Abdul Wahid.

Kalau pemerintah pusat yang mengelola, kata Wahid, sudah barang tentu sistematis dan jadwal penerbangan bisa teratur. Saat ini penerbangan di bandara ini hanya satu kali dalam seminggu melalui maskapai Susi Air.

"Kalau ini dikelola pusat, maka maskapai-maskapai lain juga dengan sendiri membuka jadwal penerbangan dari Tembilahan menuju daerah-daerah terdekat. Sehingga yang tadinya hanya satu kali seminggu, bisa menjadi satu kali dalam 2 hari," ungkapnya yakin.

Ketua DPW PKB Riau ini mengatakan, berfungsi tidaknya bandara ini kuncinya ada pada keseriusan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengelola dengan baik aset yang ada tersebut. "Sekarang tinggal kita, mau tidak mengelola dengan baik aset yang ada tersebut," pungkasnya. (*/rul)