PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Rencana pendirian Akademi Komunikasi (AK) Kabupaten Pelalawan telah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan demikian, maka di seluruh wilayah tanah air bakal ada sebanyak 27 AK selain juga ada di Kabupaten Bengakalis.


Dalam surat berkop Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tertanggal 28 Mei 2012 dengan nomor 3965/E.E2/KL/2013 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Pendirian Calon Akademi Komunitas tahun 2013, untuk di Riau, AK Pelalawan dan AK Bengkalis masuk dalam daftar izin resmi pendirian AK itu. Dan sesuai dengan persyaratan tersebut, maka Pemkab Pelalawan harus menyerahkan aset tanah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu syarat pengajuan pendirian Akademi Komunitas.


Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, MD Rizal, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Selasa (4/6), membenarkan telah turunnya izin dari Dikti terkait pendirian AK Pelalawan itu. Karena itu, sesuai dengan visitasi program pendirian AK ini maka pemkab Pelalawan akan konsekuen untuk menyerahkan atau menghibahkan asetnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.


"Izin telah turun dari Dikti. Jadi kelanjutannya kita harus menyerahkan aset AK Pelalawan berupa tanah, gedung, sesuai dengan visitasi pendirian AK ini pada Dikti. Ini artinya, kita konsekuen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di daerah ini," ungkapnya via seluler.


MD Rizal menegaskan bahwa tak hanya aset yang akan diserahkan pada Dikti, sebagai bentuk komitmen selanjutnya maka Pemkab Pelalawan menganggarkan 10 milyar tiap tahunnya selama lima tahun berturut-turut pada AK Pelalawan. Selain ini adalah sebuah bentuk komitmen dari Pemkab Pelalawan, juga untuk membangun sarana dan prasarana yang lebih lengkap lagi bagi AK tersebut.


"Muara dari semua ini adalah peningkatakan SDM di daerah ini, itu yang menjadi dasar awal pengajuan pendirian AK Pelalawan ini. Karena itu, setelah izin dari Dikti diperoleh maka selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya yakni menyerahkan aset AK Pelalawan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi," ujarnya.


Disinggung soal harapan Pemkab Pelalawan terutama Dinas Pendidikan Pelalawan sendiri pada AK Pelalawan, MD Rizal menjelaskan bahwa pasca dikeluarkannya izin dari Dikti ini maka dirinya menginginkan agar AK Pelalawan dapat semakin berkembang lebih cepat. Sehingga dengan begitu, program percepatan SDM yang bermutu dan berkualitas dari masyarakat tempatan di sini bisa tercipta.


"Yang kita tidak inginkan adalah banyak perusahaan di daerah ini tapi bukan anak-anak kita yang mengelola bahkan mereka hanya sebagai penonton saja selama ini, dan pendirian AK Pelalawan ini untuk menjawab itu semua. Yakni anak-anak tempatan sini yang nanti sebagai pelaku utama pembangunan bukan hanya sebagai penonton," bebernya.


Karena itu, lanjutnya, jurusan-jurusan yang ada di AK Pelalawan memang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Dengan begitu, maka mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan oleh AK Pelalawan merupakan tenaga-tenaga skill yang siap pakai. "Sehingga jika mereka lulus nanti dan bekerja di perusahaan-perusahaan, mereka takkan memalukan almamaternya karena memang mereka dididik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan," tutupnya.(ilm)