PEKANBARU - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohardikusumo menyentil pemaparan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau, Syarifuddin yang terkesan singkat-singkat tanpa mengungkapkan kelengkapan data angka kemiskinan yang tengah ditelisik oleh Komisi VIII DPR RI.

"Ini tadi kami memang sudah menerima data yang dibagikan. Tetapi mohon maaf pak, DPR RI sangat membutuhkan data lengkap dan rinciannya, sedangkan jawaban yang anda sampaikan sangat singkat kayak jawaban SD," ungkap Rahayu, Selasa (24/5/2016) di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, jika Riau ingin diperjuangkan dalam banggar, harusnya dilengkapi data yang lengkap dan valid. Sehingga Komisi VIII DPR RI dapat mengetahui secara pasti letak permasalahan kemiskinan yang ada di Riau.

"Kalau data lengkap, bisa dilihat ini lho kekurangan di Riau, apa saja yang dibutuhkan masyarakat Riau. Kalau seperti ini (pemaparannya) tidak bisa digunakan," imbuhnya.

Disambung oleh Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Harmain, ia menyarankan agar Kadinsos Riau memberikan angka pasti terhadap tingkat kemiskinan dan program-program Dinsos Riau dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kasih aja datanya ke kita. Kita nggak akan ekspos, malah kita akan perjuangkan di Kemensos. Maka kelengkapan data sangat diperlukan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kadinsos Riau memaparkan beberapa penanganan dan sinergitas kinerja di instansinya. Dimana, ia mengambarkan berjalannya program rehabilitasi sosial, tren-tren kasus anak jalanan hingga kekurangan panti dalam penanganan kasus pasung di kabupaten/kota. Ia juga mengakui, bahwa bantuan pembuatan kaki palsu di Riau jumlahnya masih sedikit, namun lagi-lagi ia tak menyebutkan jumlah pastinya.

"Yang dipertanyakan komisioner tadi sebenarnya sudah kami bagikan tadi datanya. Namun untuk menjelaskan kembali, adapun program kami untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya Kube APBN dan Kube APBD. Insya Allah bulan depan kita realisasikan. Salahsatu kesulitan kami lagi di Provinsi diantaranya penitipan dan penanganan kasus pasung karena tidak punya panti. Untuk itulah, melalui komisi ini kami berharap APBN untuk Riau dapat ditingkatkan," ucap Syarifuddin. ***