PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah daerah di Riau, baik kabupaten dan kota, dinilai belum berpihak ke rakyat dan dunia usaha. Kebijakan tidak pro rakyat terlihat dari beberapa indikator kebutuhan masyarakat dan dunia khususnya di bidang infrastruktur yang tak kunjung terselesaikan, seperti fasilitas jalan dan jembatan yang masih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau Muhammad Herwan, Jumat (3/5/2013). Menurut salah satu indaktor, adalah ketersediaan infrastuktur umum seperti jalan dan jembatan yang berguna untuk peningkatan ekonomi karena kedua akses tersebut merupakan faktor yang akan menurunkan nilai jual dengan memperbesar biasa.

''Jika jalan rusak, waktu tempuh juga akan semakin lama, dan itu akan mengeluarkan biaya yang begitu besar dan berdampak pada harga komoditi. Selain itu, aksses jalan dan jembatan akan mempermudah pendistribusian produk-produk yang kini digeluti rakyat Riau,'' ujarnya.

Herwan mengatakan, kebijakan tak pro rakyat bukan hanya terjadi di tingkat provinsi, tapi juga untuk tingkat kabupaten dan kota, dimana jalan kabupaten dan kota juga banyak yang rusak sementara anggaran yang dimiliki cukup besar. ;;Kadin sangat menyayangkan sikap pemerintah di Riau yang terkesan membiarkan banyaknya jalan-jalan rusak di daerah ini. Karena dengan pembiaranya seperti ini tentu bisa menghambat investasi. Pemerintah Daerah (Pemda) di Riau masih belum berpihak kepada dunia usaha dan masyarakat,'' tambahnya.

Karena itu, Herwan mngharapkan Pemprov Riau dan Pemkab untuk lebih fokus membangun fasilitas yang dibutuhkan rakyat untuk meningkat ekonomi. (rdi)