BENGKALIS, GORIAU.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai berdampak negatif pada ratusan nelayan tradisional di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Mayoritas dari nelayan tradisional di Bantan mulai tidak mampu membeli BBM jenis bensin dan solar karena keterbatasan modal dan nilai jual ikan di pasaran lokal Bengkalis juga tidak bagus dari sisi operasional dan pendapatan.

Hal itu dikemukakan Ketua Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) Abu Samah saat ditanya soal dampak kenaikan BBM dengan aktifitas nelayan di kecamatan ini, Kamis (20/11/2014). Sejak dahulu nelayan- nelayan tradisional di Bantan menangkap ikan di perairan Selat Melaka dengan alat tangkap seadanya serta masih menggunakan perahu yang jauh dibawah standar untuk mengarungi Selat Melaka. Satu kapal pompong tangkap ikan membutuhkan BBM sekitar 20 sampai 40 liter bensin atau solar setiap melaut.

"Rata-rata satu kapal pompong nelayan membutuhkan 20 hingga 40 liter BBM setiap melaut tergantung lokasi tangkapan dan lama mereka melaut. Otomatis dengan pemberlakuan kenaikan BBM maka operasional mereka juga membengkak dan tidak sedikit kawan-kawan nelayan yang mengeluh tidak mampu membeli BBM karena keuangan mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang mengurangi volume melaut sehingga berdampak pada perekonomian keluarga mereka," jabar Abu Samah, Kamis (20/11/2014).

Kemudian tukasnya, kalaupun ada nelayan yang masih melaut mereka mengurangi pembelian bensin atau solar, kalau biasanya tiap melaut misalnya mengisi BBM 30 liter sekarang hanya sanggup membeli 20 liter. Tentu saja lama mereka melaut tidak seperti biasanya dan hasil tangkapan juga berkurang disebabkan volume menangkap ikan juga berkurang dan ekonomi keluarga menjadi terancam. Untuk mengatasi problem nelayan tradisional Bantan itu, ia meminta Pemkab Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkalis pro aktif membantu nelayan Bantan dengan kebijakan yang lebih berpihak bukan sebatas proyek semata.

Mengatasi masalah itu, Abu Samah menyarankan agar dalam waktu dekat ada kebijakan subsidi dari Pemkab Bengkalis untuk menyelamatkan kehidupan nelayan kecil di kecamatan Bantan. Selain itu ia berharap juga agar program presiden Joko Widodo menyentuh nelayan Bantan berupa Kartu keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) danKartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga keluarga nelayan juga terbantu.

"Program pemerintah selama ini hanya berorientasi proyek tanpa ada output nyata bagi nelayan tradisional yang membutuhkan peningkatan kesejahateraan dari segala aspek. Sekaranglah saatnya pemerintah betul-betul berpihak pada kami nelayan tradisional ini dengan adanya kebijakan strategis. Apalagi program pemerintah pusat sekarang ini dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan sektor krmaritiman, perikanan dan kelautan luar biasa ceritanya dan kita tantang Pemkab Bengkalis untuk berbuat lebih nyata dan berpihak sepenuhnya pada nelayan tradisional tidak hanya di kecamatan Bantan tetapi juga nelayan tradisional se-kabupaten Bengkalis," tutup Abu Samah.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis Amril Fakhri juga membenarkan dampak kenaikan BBM turut berpengaruh pada pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional. Pihaknya sejauh ini belum berani mengambil kebijakan yang strategis seperti mengusulkan subsidi dari Pemkab Bengkalis untuk nelayan tradisional. Hal itu dikarenakan kenaikan BBM baru diumumkan pada pertengahan bulan November ini dimana DKP sudah menyiapkan program baru untuk tahun 2015 maupun program lanjutan.

"Sejauh ini kita hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tentang tatacara pendistribusian BBM untuk nelayan tradisional. Tatacara pendistribusian BBM pada nelayan tradisional mengatur tentang lokasi pendistribusian, kepastian harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan yang paling utama tepat sasaran," ujar Amril.

Selain itu ditambah Amril, DKP akan sesegera mungkin melakukan pendataan terhadap jumlah keseluruhan nelayan baik tradisional maupun modern di kabupaten Bengkalis. Tujuannya supaya dalam pendistribusian biantuan alat tangkap ataupun kapal tangkap ikan mereka yang menerima betul-betul nelayan tradisional yang butuh bantuan. Pada tahun 2015 mendatang DKP tetap melanjutkan program bantuan kapal dan alat tangkap kepada nelayan tradisional. (jfk)