JAKARTA, GORIAU.COM - Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Kurniawan Sabar mengatakan pembuatan kanal atau kanalisasi bukan solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan dikemudian hari, tetapi justru memperparah situasi.

''Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa solusi mengatasi kebakaran adalah pembuatan kanal-kanal atau kanalisasi bisa kontra-produktif terhadap upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan, dan alih-alih mencegah terjadinya kebakaran di kemudian hari, justru akan memperparah situasi,'' kata Kurniawan Sabar, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Kata Kurniawan, selama 18 tahun kejahatan asap yang diakibatkan oleh penghancuran hutan dan perusakan lahan secara sistematis oleh ekspansi industri monokultur mengalami pembiaran oleh berbagai rejim pemerintahan di Indonesia.

Pembiaran ini, tambahnya, mengakibatkan berbagai kerugian warga masyarakat, terutama di wilayah-wilayah di mana proses ekspansi ini berjalan secara masif dan mayoritas terjadi di ekosistem gambut, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Lanjut Kurniawan, selama bertahun-tahun titik-titik api dan kebakaran terjadi di konsesi-konsesi korporasi yang mengembangkan industri monokultur, seperti perkebunan kayu untuk industri pulp, serta perkebunan kelapa sawit. Industri monokultur yang beroperasi di lahan-lahan gambut membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut sehingga cocok untuk ditanami komoditas seperti akasia dan kelapa sawit.

''Yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, melakukan peninjauan terhadap perijinan dan luasan konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melakukan pemulihan dan perlindungan eksositem penting dan rentan seperti ekosistem gambut," beber Kurniawan.

"Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan dengan melakukan penyekatan atau memblok (blocking) kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut, sehingga lahan-lahan gambut tersebut dapat terairi kembali. Perintah Presiden untuk membangun kanal dan bukannya memblok kanal-kanal justru akan memperparah situasi yang telah ada,'' pungkas Kurniawan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas menambahkan, pembuatan kanal-kanal di lahan gambut justru menjadi penyebab keringnya lahan gambut sehingga menjadikannya sangat rentan terhadap kebakaran.

''Ribuan kilometer kanal yang membelah-belah lahan gambut seluas 1,4 juta hektar pada Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah pada rejim Suharto telah menjadi pemicu utama terus terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mengulang kesalahan yang dilakukan Suharto,'' tegas Arie Rompas. (ari)