PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Menindaklanjuti telah ditetapkannya tersangka AM yang menjabat sebagai Supervisor Penagihan PT PLN Ranting Pangkalan Kerinci terkait dugaan korupsi Pajak Penerangan Jalan Umum (JPU), Rabu kemarin (6/3/2013), tim penyidik Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Bimo Ariyanto,SIK SH melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.


Kedatangan Tim penyidik Polres Pelalawan dengan menggunakan 2 mobil sekitar pukul 13.00 WIB langsung menuju ke ruangan Bagian Umum lantai satu Kantor Bupati Pelalawan. Selanjutnya, tim menuju ke bagian Program Pembangunan. Sama seperti bagian umum, di sana Tim penyidik juga melakukan koordinasi data dokumen dan terakhir tim memasuki ruangan Sekda Pelalawan.
 

Saat dikonfirmasi sejumlah media, Kasat Reskrim AKP Bimo Ariyanto, SIK SH menjelaskan bahwa kedatangan tim penyidik Polres Pelalawan adalah untuk koordinasi data dokument soal tagihan Pajak Penerangan Lampu Jalan. "Kita ke sini berkoordinasi untuk kelengkapan data kita. Soalnya, ada selisih data invoice tagihan PLN ke Pemda berbeda dengan data invoice yang dikeluarkan Pemda untuk pembayaran tagihan," ungkapnya.


Disinggung soal adanya selisih data tersebut, Kasat Reskrim mengungkapkan memang ada selisih data sembari mencontohkan tagihan dari PLN 150 tapi dibuat 200. "Kita melengkapi data mulai dari tahun 2008 hingga April 2009 sambil menunggu audit dari BPKP. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 600 juta," ujarnya.


Ditanyakan soal isu surat kaleng ke pihak kepolisian tantang saudara AM yang menjadi tersangka, Kasat Reskrim menyatakan penyelidikan ini dilakukan murni dari laporan masyarakat. "Jadi tidak ada ceritanya surat kaleng yang menyatakan ada karyawan PLN yang baru pekerja tapi sudah kaya sampai beristri empat, kita tidak bahas sampai ke sana. Namun yang penting ini laporan masyarakat murni hingga sampai AM Supervisor Penagihan tersebut menjadi tersangka," tutupnya. (ilm)