JAKARTA, GORIAU.COM - Informasi tentang pemilik rumah di Jalan Pulo Panjang IV/13-40, RT 012/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat masih menjadi tanda tanya. Saat ditanya mengenai siapa pemilik rumah, Lurah Kembangan Utara Agus Satiawan, mengaku tidak memiliki informasi terkait hal itu secara pasti. Namun, lanjutnya, berdasarkan selentingan yang beredar di masyarakat, rumah tersebut dimiliki oleh salah satu pejabat.


"Kabarnya pemiliknya adalah gubernur, tapi saya tidak tahu jelas dari provinsi mana," tutur Agus saat ditemui di kantornya, Selasa (19/3/2013) malam.


Selama ini, jelas Agus, pengamanan di rumah itu juga tampak mencolok. Selain pengamanan dari pihak kompleks perumahan, rumah bertingkat tiga itu juga diamankan oleh petugas keamanan dari pemilik rumah sendiri. Agus menambahkan, Syarifah Darmiati Aida, yang kemudian diketahui sebagai penghuni rumah, telah terdata sebagai warga Kembangan sejak 2011.


"Berdasarkan koordinasi dengan Kepala Seksi Kependudukan, KTP dibuat tahun 2011. Kalau rumah sendiri mungkin sudah dimiliki sejak 5 tahun lalu," terang Agus, saat ditemui di kantor kelurahan, Selasa (19/3) malam.


Disamping itu, data Kartu Keluarga milik Syarifah juga menunjukkan bahwa perempuan kelahiran 15 Mei 1975 itu menempati rumah tersebut sendiri. "Di kartu keluarga, hanya ada dia sendiri. Kepala keluarga juga dia sendiri," jelasnya.


Sekitar pukul 16.30 WIB, petugas KPK didampingi tiga petugas kepolisian mendatangi rumah yang diduga sebagai milik gubernur Riau itu. Setibanya di rumah bercat kuning tersebut, pihak penyidik tidak menemukan satupun penghuni rumah, serta posisi pagar rumah yang tampak terkunci.


Rumah tiga lantai itu tampak sudah tidak ditinggali pemiliknya karena meja kursi tampak berserakan serta pot bunga yang tergeletak begitu saja di lantai garasi. Hingga berita ini diturunkan, penyidik KPK masih berada di kantor kelurahan.


Rusli ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 8 Februari 2013 terkait kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (mtv)