JAKARTA, GORIAU.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memerintahkan camat dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah serentak. Perintah itu dikeluarkan, karena ditenggarai oknum camat acapkali terlibat dalam memanipulasi suara dengan cara menambah angka. Praktek kotor oknum camat itu sering dilakukan pada saat tahapan penghitungan suara.

''Untuk itulah para camat jangan berbuat curang dalam pelaksanaan Pilkada serentak,'' kata Tjahjo, saat memberi sambutan dalam acara Apel Rapat Kerja Nasional Camat se-Indonesia dalam rangka Persiapan Rekonsiliasi Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Lapangan Dataran Engku Putri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jum’at, 18 September 2015.

Menteri Tjahjo sendiri mengakui, ia sering menerima laporan terkait adanya oknum-oknum camat yang bermain dalam manipulasi kertas suara untuk menambah perolehan angka kandidat tertentu. Untuk itu, ia tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada camat nakal. Camat

''Bisa dengan melakukan skorsing, dan selanjutnya akan memecatnya,'' tegasnya.

Dalam apel pagi yang diikuti camat dan Satpol PP se-Indonesia itu, Menteri Tjahjo juga menyampai tiga instruksi. Instruksi pertama, seluruh jajaran camat untuk netral. Kedua, camat dan seluruh aparatur pemerintah wajib melayani masyarakat dengan ikhlas. Ketiga, camat diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, Tjahjo juga meminta agar para pimpinan wilayah di tingkat kecamatan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

''Di tingkat kecamatan ada Kapolsek, Danramil, ada tokoh-tokoh masyarakat. Semua harus mampu membangun stabilitas daerah,'' katanya.

Karena itu, lanjutnya, camat dituntut dapat melakukan deteksi dini dalam mempersiapkan dan melaksanakan semua tahapan Pilkada. Dengan kata lain, camat juga harus dapat memetakan daerah dengan baik, daerah yang mana padat penduduk, memiliki potensi kerawanan tinggi dan lain sebagainya.

''Bila camat dapat bergerak dengan cepat, maka potensi konflik bisa diminimalkan,'' katanya.

Apel persiapan Rapat Nasional Camat se-Indonesia sendiri diikuti oleh 289 camat dari seluruh Indonesia. Acara juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana, Ketua KPU dan Bawaslu, Unsur Muspida, Kapolda Kepri Brigjen Arman Depari, Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah, Walikota Batam Ahmad Dahlan serta beberapa pejabat lainnya.

Di acara yang sama Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengatakan apel yang digelar merupakan upaya Kemendagri untuk menegaskan agar seluruh aparatur netral. Penegasan PNS harus netral mesti terus digemakan kepada seluruh aparatur negara. Ini penting demi memastikan semuanya patuh.

''Kenapa camat? Karena kecamatan adalah sentra kritis dalam pelaksanaan Pilkada. Kecamatan merupakan salah satu titik tempat untuk hasil rekapitulasi perhitungan suara. Sehingga perlu sosialisasi dalam menyukseskan Pilkada,'' tutur Agung.

Apalagi, kata dia, masa kampanye Pilkada relatif lama, mulai dari 27 Agustus sampai 5 Desember 2015. ''Karena waktu masih lama, waktu kampanye lama, khawatir bisa masuk angin. Makanya terus dikuliahi, jangan berpihak,'' ucapnya. (gus)