PEKANBARU, GORIAU.COM - Puluhan mahasiswa yang berasalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau, HMI MPO, Himarohu, IPMI dan organisasi mahasiswa lainnya di Riau, mendatangi kantor DPRD Riau ingin bertemu anggota dewan dan menyampaikan langsung tuntutan mereka. Tidak mudah mereka untuk melakukan itu karenadi dalam gedung dewan sedang diggelar acara pelantikan anggota DPRD Riau periode 2014-2019.

Mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB dengan berjalan kaki dan ingin menyampaikan langsung kepada anggota DPRD yang baru dilantik sejumlah tuntutan. Diantaranya adalah, menuntut kesejahteraan rakyat dan keadilan ditegakkan. "Dewan jangan memihak kapitalis. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan banyak terjadi, izin perkebunan dan HTI terus bertambah dan rakyat Riau seperti dijajah di negeri sendiri," teriak perwakilan mahasiswa di depan gerbang kantor DPRD yang dijaga pagar betis oleh puluhan polisi.

Massa aksi juga meminta agar izin yang dimiliki perusahaan besar di Riau diaudit dan ada transparansi anggaran di pemerintahan. Dan terhadap tindakan Gubernur Riau Annas Maamun yang mencabut program beasiswa, mahasiswa menilai sangat tidak tepat. Hal itu mengakibatkan mahasiswa dan SDM Riau tidak mampu bersaing dengan mahasiswa dari luar Riau.

Sementara Aliansi Gerakan Mahasiswa Dumai Bengkalis menuntut agar anggota dewan melanjutkan Perda Riau Pesisir. Tenggat waktu yang diberikan selambat-lambatnya 2 tahun dari sekarang.

Mahasiswa terus mendesak ingin masuk ke rumah rakyat. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Aksi sempat terganggu oleh datangnya sekelompok massa lain yang mengatasnamakan masyarakat. Massa tandingan ini adalah massa yang pendukung Eva Yuliana, istri Bupati Kampar. Karena adanya kelompok massa baru, mahasiswa berpindah ke gerbang pintu keluar halaman DPRD Riau. Penjagaan di pintu keluar tidak seketat pintu masuk. Bentrokan pun tak terhindarkan karena tindakan mahasiswa yang mengelabui polisi. (wdu)