PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pelalawan kembali menegaskan, bagi caleg yang berasal dari anggota DPRD Pelalawan, agar melampirkan surat keterangan dari pimpinan lembaga DPRD Pelalawan, atau oleh Sekretaris DPRD Pelalawan. Dimana surat tersebut menerangkan, bahwa pemberhentian caleg yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Pelalawan sedang dalam proses.


''Selain mengisi formulir BB5, bagi caleg yang berasal dari anggota DPRD yang lompat partai, harus melampirkan surat pemberhentian yang bersangkutan dari anggota DPRD, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD atau boleh juga oleh Sekretaris DPRD, yang menerangkan bahwa surat pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD sedang dalam proses," tegas ketua KPUD Pelalawan Abdul Hamid pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci, Kamis (2/5/2013).


Abdul Hamid mengatakan bahwa meski sudah mengisi formulir BB5 yang menerangkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Caleg yang lompat partai itu juga harus melampirkan surat keterangan dari pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD tersebut.


''Kalau berdasarkan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, kan harus surat keterangan pemberhentian. Namun dari PKPU nomor 13, boleh hanya dengan surat keterangan dari pimpinan DPRD atau dari Sekretaris DPRD,'' katanya.


Meski masih dalam tahap verifikasi berkas, sambungnya, namun dirinya memastikan bahwa enam anggota DPRD Pelalawan yang maju kembali sebagai Caleg dengan pindah partai belum melampirkan surat keterangan tersebut.


''Belum ada satu pun dari enam Caleg itu yang melampirkan surat keterangan tersebut,'' ujarnya seraya mengatakan bahwa surat tersebut , paling lambat sudah diterima KPUD Pelalawan pada tanggal 22 Mei 2013.


Saat ini, lanjutnya, masih memverifikasi berkas Caleg yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, KPUD akan menyurati partai politik, tentang hasil verifikasi tersebut. Jika masih ada kekurangan berkas, partai masih bisa melakukan perbaikan hingga tanggal 22 mei mendatang.


Sementara Sekretaris DPRD Pelalawan, H. Abu Bakar FE, mengaku belum menerima permintaan dan usulan tentang surat keterangan tersebut, dari enam anggota DPRD Pelalawan. ''Belum ada berkas apapun yang kami terima terkait hal ini,'' katanya.


Ditambahkannya, sementara terkait hak dan kewajiban anggota DPRD, Abubakar mengatakan bahwa sebelum diberhentikan secara resmi, anggota DPRD masih memiliki hak dan kewajiban selaku anggota Dewan. (ilm)