PEKANBARU, GORIAU.COM - Sudah dua tahun ini, quota penerimaan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk Provinsi Riau dikurangi. Kalau 2013 lalu sekitar 90 orang, tahun ini anak Riau yang diberi kesempatan bergabung di kampus pencetak tenaga kepamongan ini hanya 25 orang.

Dikuranginya jatah oleh pemerintah pusat dinilai anggota Komisi A DPRD Riau Dr. Taufik Arakhman, SH, MH, karena lemahnya lobi Pemprov Riau dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D).

"Mengapa quota untuk anak Riau ini jauh dikurangi, apa salahnya? Saya jadi bertanya, apa kita tak dilihat oleh pusat, atau karena lobi kita yang lemah? Padahal kita masih banyak butuh tenaga pamong untuk membangun daerah ini," sebut politisi Partai Gerindra ini kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Selasa (20/10/2015).

Taufik mengatakan, BKP2D harus berani jemput bola untuk melobi agar quota untuk Riau yang sudah dua tahun dikurangi, bisa ditambah. "Bagaimanaa kita mau maju, kalau hal semacam ini saja. Tak usah menambah jatah sebelumnya, mempertahankan saja mereka tak bisa," sambung Taufik.

Ia mengatakan, kalau alasan pengurangan quota karena kekurangan anggaran, pihak BKP2D bisa melakukan usulan pada anggaran belanja daerah. Dewan sendiri akan berusaha membantu jika usulan itu masuk, dengan mengganti anggaran yang bukan perioritas untuk anggaran tersebut.

"Tujuan kita dalam visi dan misi untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Kalau ini tidak mampu, bagaimana angan-angan kita tercapai. Saat ini jumlah penduduk daerah ini terus bertambah, penghasilan daerah cukup besar masuk ke pusat. Masa itu tak dipertimbangkan, kita sangat membutuhkan sumberdaya yang berkualitas dan siap pakai," katanya.

"Artinya saya menilai Pemerintah Riau tidak mampu melobi. Apapun alasannya tentu yang kita lihat hasil. Pengurangan jatah untuk masuk IPDN itu sangat signifikan. Kapan lagi anak daerah diberi kesempatan pelatihan oleh negara," lanjutnya.

Ia meminta agar BKP2D mengevaluasi diri atas hal ini, sejauh mana lemahnya posisi tawar di mata pemerintah pusat. Jangan sampai pemuda Riau yang akan bergerak untuk mendapatkan jatah tersebut.(rul)