PEKANBARU, GORIAU.COM - Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Pekanbaru dan Gerakan Masyarakat Kampar (Gerak) menuding pihak kepolisian berpihak kepada penguasa. Karena dinilai tidak berlaku adil dalam menangani kasus dugaan penganiayaan oleh istri bupati Kampar yang juga anggota DPRD Kampar, Eva Yuliana dan terhadap kasus penangkapan sejumlah warga Desa Pungkat di Inhil.

Demikian orasi koordinator lapangan Hendra, di depan pintu gerbang Mapolda Riau, Kamis (04/09/2014). "Kami kecewa terhadap polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat tetapi berpihak kepada penguasa. Seharusnya polisi tidak memihak pada penguasa tapi menegakkan keadilan. Gelar perkara yang dilakukan terhadap kasus penganiayaan Eva Yulianan terhadap Nu Asni, tidak mampu menetapkan Eva sebagai tersangka," katanya.

Diungkapkan Ketua Umum HNI MPO, Ganjar, tindakan polisi tersebut bertentangan dengan amanat UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada 13 Agustus lalu di depan kantor gubernur Riau,mendapat tindakan premanisme dari aparat kepolisian Polsek Kota dan Satpol PP. Kondisi itu membuat miris masyarakat.

"Maka dari itu, kami menuntut Polda Riau mencopot Kapolsek Kota Pekanbaru, Kapolres Inhil dan membebaskan 22 masyarakat Inhil yang ditahan serta mengusut tuntas pengeroyokan yang dilakukan Eva Yuliana terhadap Nur Asni," ungkapnya.

Usai orasi di depan Mapolda Riau, masa aksi yang kecewa karena ingin bertemu Kapolda Riau yang baru tidak bisa, lalu melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Tinggi Riau. (wdu)