PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - DPRD Pelalawan meminta kepada Dinas Pendidikan agar melakukan inventarisir terhadap tenaga pendidik mulai dari tingkat sekolah dasar negeri hingga sekolah lanjutan atas atau sederajat. Pasalnya, saat ini masih ada dijumpai di sejumlah sekolah di Kabupaten Pelalawan yang mengalami kekurangan tenaga guru.


Ironisnya, pada sejumlah sekolah itu lebih banyak ditemukan guru honorer dibanding pegawai negeri sipil. Tidak itu saja, persoalan masih ditemukan dibeberapa sekolah yang masih memungut sejumlah iuran kepada siswa oleh pihak sekolah dan Komite sekolah. Hal ini jelas berbanding terbalik karena saat ini Pemkab Pelalawan tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan pendidikan gratis.


"Kita meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan agar melakukan pendataan sekolah mana saja yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Pasalnya, saat kita melakukan kegiatan Reses disejumlah kecamatan, keluhan kekurangan tenaga pendidik tersebut selalu dikemukakan oleh pihak sekolah maupun UPT. Kemudian, jika ada penumpukkan tenaga guru seperti di Pangkalan Kerinci dan Bandar Seikijang, seharusnya pihak Disdik melakukan pemerataan tenaga pengajar itu, mulai dari tingakt SD hingga SMA atau sederajat. Sehingga kualitas pendidikan di negeri seiya sekata ini bisa menelorkan SDM yang handal," terang anggota DPRD Pelalawan, Habibi Hapri, Jumat (8/3/2013).


Habibi mengatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan saat dewan Reses, sejumlah sekolah masih banyak mengalami kekurangan tenaga guru yang berstatus PNS. Parahnya lagi, lebih banyak tenaga guru honorer dibanding PNS.


"Jika begini kebijakan dari seorang MD Rizal, alamat pendidikan di Kabupaten Pelalawan ini akan melahirkan generasi yang berkualitas rendah. Mestinya upayakan pemerataan tenaga pendidik itu mulai dari tingkat SD hingga SMA, baik tenaga honorer maupun PNS. Fenomenal yang terjadi saat ini, guru berstatus PNS dibiarkan menumpuk di Pangkalan Kerinci dan Bandar Seikijang. Seharusnya, persoalan pendidikan ini sangat urgen, dan Dinas mesti jeli dan berdedikasi tinggi dalam melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan kualitas pendidikan itu," ungkapnya.


Begitu juga halnya dengan kutipan uang kepada siswa, sambungnya lagi, karena saat ini banyak para wali murid melaporkan bahwa masih ada kutipan uang dari siswa oleh pihak sekolah dan Komite sekolah.


"Pada hal saat ini Dinas Pendidikan tengah gencar dalam melakukan sosialisasi pendidikan gratis. Celakanya, di tengah situasi tersebut, masih ada saja pihak sekolah dan komite melakukan pungutan uang kepada siswa, dengan dalih telah ada kesepakatan antara pihak sekolah dan komite dengan wali murid. Nah, dalam konteks ini Kepala Dinas Pendidikan mesti menyampaikan sejelas-jelasnya kepada publik tentang pendidikan gratis itu meliputi apa saja. Artinya, terangkan konsep pendidikan gratis itu secara terperinci agar para orang tua murid tidak merasa dimanfaatkan oleh pihak sekolah dan komite," tutupnya. (ilm)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)