JAKARTA, GORIAU.COM - Hari Rabu, 16 September 2015, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum atau biasa disebut Ditjen Polpum, menggelar hajatan besar, yakni Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertema, "Memantapkan Sinergi Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015." Rakornas di gelar di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam Rakornas hadir para kepala daerah.

Dalam Rakornas itu juga sejumlah pejabat memberi kata sambutan seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Putut Eko Bayuseno.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, saat memberikan laporan pelaksanaan acara mengatakan, Pilkada serentak di ratusan daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2015, adalah yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Tentu, ada potensi konflik yang mungkin saja terjadi. Karena itu dibutuhkan kerjasama semua stakeholder yang terkait dengan penyelanggaraan Pilkada.

''Gangguan kemungkinan bisa timbul dalam masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Soedarmo.

Potensi konflik yang mungkin terjadi kata Soedarmo, berupa gesekan antar massa pendukung pasangan calon. Atau aksi yang tak puas atas hasil hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada. Maka Soedarmo minta seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di daerah,untuk meningkatkan koordinasi.

''Sehingga efektivitas, keterpaduan, dan sinergitas tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah, khususnya dalam antisipasi kerawanan konflik sosial jelang Pilkada bisa terbangun," kata Soedarmo.

Di acara yang sama, dalam kata sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menekankan pentingnya koordinasi antar pemangku kewenangan di daerah, baik itu kepala desa, kepolisian, kejaksaan dan TNI, serta tokoh masyarakat. Bahkan koordinasi harus pula dibangun sampai level terbawah. "Di daerah ada BIN yang pastinya mempunyai informasi intelijen, juga ada TNI yang memiliki pengalaman intelijen dan teroritorial. Sinergikan agar deteksi dini bisa dilakukan," kata Tjahjo.

Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan juga menyorot hal yang sama, pentingnya koordinasi antar pemangku kewenangan untuk mencegah konflik. Kata Luhut, koordinasi sangat penting, supaya jelas siapa yang melakukan apa .

''Siapa berbuat apa, apa yang dibuat, bisa jelas," kata Luhut.

Dan dimana pun, kata Luhut, salah satu kunci keberhasilan dalam berorganisasi dan bernegara, adalah koordinasi. "Melakukan koprdinasi yang padu sehingga tahu siapa berbuat apa," katanya. ***