PEKANBARU, GORIAU.COM -Anggota Komisi A DPRD Indragiri Hulu Arifuddin A Halik mempertanyakan operasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya di area penambangan andesit dalam kawasan hutan Desa Usul, Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu, Riau. Sebagai perusahaan negara, Hutama Karya diminta memberi contoh dan tauladan terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.


''PT HK bekerja di kawasan hutan selain hanya mengantongi SKGR, juga bermodalkan izin usaha pertambangan (IUP) Pemkab Inhu. Kuat dugaan PT HK tidak mengatongi izin pinjam pakai kawasan dari Menhut,'' ujar Arifuddin A Halik, Senin (1/30/2012).


Dia menjelaskan, sebelum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut, PT HK belum bisa melaksanakan aktivitas. Sebab, sebelumnya perusahaan yang melakukan aktivitas di hutan kawasan tersebut sempat dipersoalkan oleh Dishut Riau.


Untuk itu tegasnya, kepada Polhut Dinas Kehutanan Riau dan Polhut Inhu agar dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas di atas kawasan hutan tanpa izin. ''Sebaiknya perusahaan dibawah naungan BUMN dapat memberi contoh yang baik kepada perusahaan lainnya dan Polhut Riau dan Polhut Inhu jangan tutup mata terhadap kehancuran kawasan hutan,'' tegasnya.


Akibat penambangan batu andesit yang dilakukan PT HK, tambahnya, akan berpengaruh kepada lingkungan di daerah itu, karenanya perusahaan juga dituntut melakukan reklamasi atas galian itu.


Sementara itu ditempat terpisah Kabid Pertambangan Umum Distamben Inhu, Ir Isran Msi ketika dikonfirmasi mengatakan, PT HK sebelumnya telah dilarang melakukan aktivitas di areal kawasan hutan di Desa Usul. ''Memang sejauh ini, PT HK belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan,'' jelasnya.


Namun demikian sebutnya, sejumlah perusahaan yang melakukan penambangan batu andesit akan bergabung dalam Koperasi Bintarang Jaya. Bahkan saat ini pengurusan izin dari melalui Koperasi sudah sampai ke tingkat Pemerintahan Provinsi Riau.


Terkait reklamisi sebutnya, tertuang dalam dokumen kesepakatan perusahaan dengan pihak pemilik lahan. ''Reklamasi diatur melalui kesepakatan dengan pemilik lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kolam atau ditimbun ulang,'' terangnya. Perwakilan PT HK, Hamdan ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya tidak mau menjawab. Begitu juga dengan konfirmasi melalui SMS juga tidak dibalas. (wsr)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)