BENGKALIS, GORIAU.COM - Pasca pengungkapan pesta sabu-sabu di ruang staf ahli Kantor Bupati, Sabtu (23/3/2013) malam lalu, Wakil Bupati Bengkalis, H Suayatno menginstruksikan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperketat penjagaan di kantor-kantor pemerintah. Ia berharap jangan sampai peristiwa memalukan tersebut terulang kembali.

“Terus terang kita sangat terpukul atas kejadian ini. Mungkin ini baru pertama kali terjadi adanya kasus penangkapan narkoba di Kantor Bupati. Untuk itu kepada Sat Pol PP yang bertanggung jawab terhadap keamanan kantor pemerintah saya minta untuk memperketat penjagaan,” ujar Wakil Bupati Bengkalis, H Suayatno saat memberi pengarahan pada apel Senin (25/3/2013) pagi.

Ditambahkan Wabup, penjagaan secara ketat hendaknya tidak hanya dilakukan pada saat hari kerja saja, tapi pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Setiap pegawai atau orang luar yang masuk di areal Kantor Bupati pada saat hari libur harus diketahui identitasnya dan apa tujuannya. Kemudian kepada Satpol PP juga diminta melakukan cek rutin di jam-jam tertentu di setiap ruang yang ada di Kantor Bupati, terutama pada saat malam hari.

“Tujuannya untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan. Setiap orang luar yang masuk, apalagi pada saat hari libur harus diketahui identitas dan apa keperluannya. Saya rasa ini penting guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyalahgunaan narkoba di kantor pemerintah yang cukup membuat kita prihatin,” tegas Ketua BNK ini.

Terkait adanya desakan dari sejumlah pihak agar dilakukan tes urine kepada PNS, Wabup mengatakan bahwa Pemkab akan mempertimbangkannya dalam upaya menekan penggunaan narkotika.

“Tes urine ini memang diperlukan untuk meminimalisir penggunaan narkotika bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun, banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, termasuk soal biaya karena butuh dana yang besar,” ujar Wabup.

Bagaimana teknis pelaksanaan tes urine juga perlu dibahas lebih jauh agar hasilnya benar-benar optimal dan bisa menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Pemkab sendiri merasa, perlu ada kerja sama dengan pihak-pihak lain agar pelaksanaan tes urine berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Mungkin bisa saja pelaksanaan tes urine ini tidak kita lakukan bagi semua PNS. Melainkan kita lakukan secara acak, baik waktunya maupun orang-orangnya,” ujar Wabup. (jfk)