BENGKALIS, GORIAU.COM - Eksekutif dituntut harus seselektif mungkin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016. Kesalahan dalam memprediksi besaran APBD jangan sampai terulang lagi seperti tahun anggaran 2015 ini, dimana APBD mengalami defisit mencapai Rp800-an miliar.

Eksekutif dituntut harus seselektif mungkin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016. Kesalahan dalam memprediksi besaran APBD jangan sampai terulang lagi seperti tahun anggaran 2015 ini, dimana APBD mengalami defisit mencapai Rp800-an miliar.

Pendapat tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eng, menyikapi masih bergerak lambannya penyerapan APBD tahun 2015 ini. Salah satu indikatornya adalah kelalaian eksekutif mulai pembahasan anggaran untuk APBD tahun 2015 yang kemudian berujung pada realisasi kegiatan di lapangan.

''Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus selektif menyusun RAPBD tahun 2016. Jangan sampai terulang lagi kejadian pada asaat pengajuan RAPBD tahun 2015, dimana setelah dilakukan pembahasan intensif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD sampai ketok palu/pengesahan ternyata malah APBD defisit mencapai Rp800-an miliar,'' tegas Indra Gunawan alias Eet, Kamis (03/09/2015).

Menurut Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Bengkalis ini, selain terjadi defisit anggaran, pelaksanaan kegiatan yang bermuara kepada serapan APBD juga sangat rendah, dikarenakan keterlambatan proses pelelangan. Akibatnya berapa sisa lebih anggaran (Silpa) dari pelelangan proyek belum dapat diketahui.

Kemudian tukas Eet, serapan anggaran yang baru berkisar 30-an persen membuat pembahasan RAPBD Perubahan berjalan tersendat. DPRD mendesak supaya serapan anggaran sudah mencapai angka maksimal, minimal 50-an persen pada triwulan ketiga ini. Termasuk diantaranya menggesa pelelangan proyek-proyek yang ada di SKPD secepatnya.

''Situasi APBD hari ini berjalan stagnan. Progres yang seharusnya sudah mencapai angka maksimal menjadi terlambat, sehingga berdampak pada penyusunan RAPBD tahun 2016. Indikator yang paling jelas adalah keterlambatan proses pelelangan proyek di ULP Bengkalis karena masih cukup banyak kegiatan yang belum dilelangkan sejauh ini,'' tambah Eet.(ail)